Total Tayangan Halaman

Selasa, 06 Maret 2012

DPR Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah Naikan Harga BBM


Jakarta DPR masih menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai rencana kenaikan BBM. Dewan membuka pintu seluas-luasnya agar rencana pemerintah tersebut dibahas dengan DPR.
"Meskipun kebanyakan dari kita mempersilahkan (menaikkan harga BBM) karena terjadi konstraksi ekonomi yang luar biasa jika tidak segera diambil keputusan mengenai masalah itu," ujar
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Priyo mengatakan seluruh fraksi juga akan bersikap setelah ada keputusan pemerintah. Meski begitu, diakui, pandangan fraksi memang masih ada perbedaan.
"Yang di Setgab (Sekretariat Gabungan), saya melihatnya perbedaannya tipis. Tapi siapa tau pemerintah membatalkan niat itu. Kalau membatalkan, kami no comment terhadap itu semua. Karena sudah jelas lewat Komisi VII, kami sudah berikan pandangan membuka pambahasan, pintu selabar-lebarnya kepada pemerintah untuk memberi keputusan mengenai hal itu," ungkapnya.


BBM Lebih Mahal 60%, Baru Orang Mau Pakai BBG


digadang pemerintah tidak bakal sukses selama disparitas harga antara bensin premium dan BBG masih terlampau lebar.
"Minimal selisih harga antara premium dan gas 60% baru bisa membuat masyarakat mau berpikir untuk beralih ke bahan bakar gas," ujar Sekjen Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia Danny Praditya, ketika ditemui di kantor Medco Energy, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (1/2/2012).
Menurut Danny, disparitas harga yang terlampau jauh membuat program konversi ini sulit berkembang pesat.
"Pemerintah seharus menghitung betul berapa harga keekonomian CNG (Compresed Natural Gas) ini, karena selama ini pengusaha SPBG sendiri tidak tahu berapa harga keekonomiannya CNG," ujar Danny.
Apalagi harga dasar gas di hulu selama ini berubah-rubah dan berbeda-beda. "Harga yang masih floating inilah yang tidak menjamin kualitas gas. Antara Pertamina, PGN, dan Medco berbeda-beda dan kualitas beda-beda, sementara di pengusaha SPBG harganya harus seragam," ungkapnya.
Danny pun sangat setuju dengan rencana pemerintah yang akan menaikan harga premium dan solar naik Rp 1.500/liter.
"Artinya disparitas harga akan semakin jauh dan bedanya nanti akan sekitar 60%, ini bisa merayu pengguna BBM untuk beralih ke gas," katanya.
Tapi perlu juga diingat, moment kenaikan BBM nanti kata Danny jangan disia-siakan, pemerintah harus aktif mensosialisasikan program konversi dan tentunya meningkatkan infrastruktur, standarisasi kualitas gas, bengkel, dan SOP SPBU.
"Karena jika tidak dilakukan, masyarakat bakal memaksakan diri untuk menyesuaikan keadaan yakni terbiasa dengan harga kenaikan BBM dan kembali lagi, tidak mau beralih ke BBG," tandas Danny.


Dahlan Iskan Rombak Habis Direksi BUMN Perkebunan


Perkebunan milik negara. Tercatat sebanyak 75 orang susunan direksi di PTPN I hingga PTPN IV berikut PT Rajawali Nusantara Indonesia dirombak habis.

Mantan Deputi Menteri BUMN Industri Primer, Megananda Daryono terpilih menjadi Direktur Utama PTPN III yang akan menjadi induk holding perusahaan perkebunan milik negara ini.

"Ini keputusan pemegang saham. Sebagain besar jajaran direksinya sudah habis masa jabatannya juga," ungkap Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer Muhammad Zamkhani di Jakarta, Kamis (1/3/2012).

Ditambahkan Zamkhani perombakan keseluruhan direksi PTPN telah dipersiapkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ini merupakan 'Dream Team' dari industri perkebunan milik negara. "Kurang lebih sebanyak 75 direksi yang diangkat," tambahnya.

Berikut direksi baru dalam jajaran direktur utama yang telah dirombak:
  • Dirut PTPN I Wargani
  • Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution
  • Dirut PTPN III Megananda Daryono
  • Dirut PTPN IV Erwin Nasution
  • Dirut PTPN V Fauzi Yusuf
  • Dirut PTPN VI Iskandar Sulaiman.
  • Dirut PTPN VII Boyke Budiman
  • Dirut VIII Dadi Sunardi
  • Dirut IX Adi Prasongko
  • Dirut X Subiyono
  • Dirut XI Andi Punoko
  • Dirut XII Singgih Irwan Basri
  • Dirut XIII Baim Rachman
  • Dirut XIV Budi Purnomo
  • Dirut RNI Persero Ismed Hasan Putro

Infrastruktur dan Korupsi, Hambatan Utama Ekonomi Tahun 2012


Menurut Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah harus memiliki terobosan baru untuk beberapa sektor agar ekonomi Indonesia 2012 tetap kuat bahkan mampu meningkat.

http://media.voanews.com/images/480*319/AP111126112585.jpg
Foto: ASSOCIATED PRESS

Jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur yang ambruk (foto: dok). Permasalahan infrastruktur menjadi salah satu hambatan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perekonomian Indonesia tahun 2012 dibayang-bayangi oleh kekhawatiran dampak negatif yang akan terjadi akibat krisis di Eropa. Menurut Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah harus memiliki terobosan baru untuk beberapa sektor agar ekonomi Indonesia 2012 tetap kuat bahkan mampu meningkat.
Sementara itu Komisi pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan akan berupaya maksimal terus menekan korupsi agar ekonomi tumbuh positif.
Menko, Hatta Rajasa kepada pers di Jakarta, Sabtu di sela-sela acara persiapan pergantian tahun menegaskan ada tiga hal yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk perbaikan ekonomi dalam negeri. Menko berharap upaya perbaikan ekonomi tersebut mendapat dukungan seluruh kalangan.
Hatta menjelaskan, “Ada tiga yang paling penting yang harus kita jaga, yang pertama bagaimana kita selalu membuat stabilisasi pokok pangan kita dan ketersediannya cukup, pangan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting karena di situ adalah berkaitan langsung dengan kemiskinan, berkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, yang kedua bagaimana kita mengelola energi karena itu akan berkaitan dengan industri, berkaitan dengan biaya-biaya transport dan sebagainya, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah infrastruktur, fighting kita di 2012 adalah infrastruktur.”
Pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi, INDEF, Aviliani berpendapat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI merupakan program yang sempurna namun dibutuhkan keputusan tepat serta reformasi birokrasi agar MP3EI dapat diimplementasikan dengan benar. Ia optimistis jika pemerintah memiliki kinerja sektor ekonomi lebih baik dibanding tahun 2011 maka perekonomian Indonesia mampu tumbuh pada kisaran angka 7 persen.
“Untuk meningkatkan investasi dengan lebih cepat, nah masalahnya adalah ketika pemerintah punya proyek MP3EI ini perjalanannya masih terhambat karena masih banyak keputusan yang belum dilakukan oleh pemerintah supaya investor bisa masuk ke dalam, dan 2012 kalau itu jalan kita tumbuh bisa di atas 7 persen,” ujar Aviliani.
Aviliani menambahkan, masih buruknya pemerintah menata perekonomian Indonesia dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Maka dibutuhkan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.
Ia mengatakan, “Untuk pengentasan kemiskinan masih belum optimal di tahun 2011 jadi ‘PR’ pemerintah adalah masalah pertanian dan perikanan, itu yang paling banyak orang miskin, itu yang belum terselesaikan di tahun 2011.”
Berbagai kalangan terutama para pengamat ekonomi berpendapat perekonomian suatu negara akan sangat sulit tumbuh jika tingkat korupsi tinggi. Kondisi tersebut menurut pengamat juga terjadi di Indonesia.
Menanggapi pendapat tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad kepada VoA mengakui bahwa pendapat pengamat tersebut menjadi pembelajaran bagi KPK.
“Kalau pengamat ekonomi itu kan selalu mengaitkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu dipengaruhi dengan tingkat korupsi disuatu negara, semakin besar tingkat korupsi di suatu negara, pertumbuhan ekonominya mungkin semakin tidak menunjukkan signifikan ya, oleh sebab itulah berdasarkan teori itu kita berusaha sedemikain rupa korupsi di Indonesia bisa kita tekan sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat naiknya,” demikian tutur Ketua KPK, Abraham Samad.

Konversi BBM Ke BBG Hanya Action Doang!


Universitas UGM, Jayan Sentanuhady menilai program konversi BBM ke BBG yang digalakkan pemerintah, hanya action semata. Sementara kontrol dari pemerintah tidak ada.
"Tidak usah jauh-jauh. Ambil contoh di Palembang, proyek percontohan konversi ke gas, 2008 pemerintah membagikan konverter kit ke 660 angkot dan 25 bus di Palembang," kata Jayan, di Kantor Medco Energi, kawasan SCBD, Kamis (1/3/2012)
Tapi, faktanya saat ini berapa? Jayan mengatakan, angkot yang pakai converter kit di Palembang kinitidak lebih dari 50 unit-60 unit saja. Sementara bus hampir tidak ada lagi. Pada dicopotin semua.
"Ini kenapa? Karena pemerintah cuma action doank. Sistem kontrol, sosialisasi, tempat pengaduan, standarisasi kualitas dan SOP di SPBU serta bengkel tidak ada," ujar Jayan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 hanya sebesar 6,3 persen, lebih rendah dari proyeksi untuk 2011 sebesar 6,4 persen.

"Salah satu faktor yang mempengaruhi pelambatan pertumbuhan ini adalah kemorosotan ekonomi global," kata Ekonom Bank Dunia Perwakilan Indonesia, Shubham Chaudhuri, di Institut Kebijakan Publik Paramadina Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pasar keuangan Indonesia tidak kebal terhadap guncangan eksternal. Tetapi Indonesia tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat di tengah banyaknya negara di dunia yang mengalami penurunan tajam posisi fiskal dan neraca keuangan sektor swasta sejak 2008.
Lebih lanjut Shubham mengatakan, fundamental ekonomi makro Indonesia yang kokoh adalah pertahanan utama dalam menghadapi gejolak pasar yang terus berlangsung.