KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
A. Kebijaksanaan selama periode
1966-1969
Kebijakan pemerintah
pada periode ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan pada
semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama dari
paham komunis. Pada masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah
dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi dari +/- 650% menjadi +/-
10%.
B. Periode
Pelita I
Kebijaksanaan paa
periode ini dimulaidengan:
1. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970,
mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
2. Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata
uang rupiah terhadap dolar, dengan sasaran pokoknya yaitu;
· Kestabilan
haga bahan pokok
· Peningkatan
nilai ekspor
· Kelancaran
impor
· Penyebaran
barang di dalam negeri
C. Periode
Pelita II
Pada periode ini
diisi denga kebijaksanaan mengenai perkreditan untuk mendorong para eksportir
kecil dan menengah disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi
lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK)
D. Periode
Pelita III
Periode ini diwarnai
dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena
diterapkannya tindakan proteksi dua kuota oleh negara-negara pasaran komoditi
ekspor Indonesia.adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat
dikeluarkan dalam periode ini adalah:
1. Paket Januari 1982
2. Paket kebijaksanaan imbal beli
3. Kebijaksanaan Devaluasi 1983
E. Periode Pelita IV
Beberapa
kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah:
1. Kebijaksanaan INPRES No.4 Tahun 1985, kebijaksanaan
ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
2. Paket kebijaksanaan 6 Mei 1968 (PAKEM), bertujuan
untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman
modal.
3. Pket devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karna
jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah
turun.
4. Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan
deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal.
5. Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan
melakukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor
industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor migas.
6. Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES),
dengan melakukan restrukturisasi bidng ekonomi , terutama dalam usaha
memperancar perijinan (deregulasi).
7. Paket 27 Oktober 1988, kebijaksanaan
deregulasi untuk menggairahkan pasar odal dan untuk menghimpun dana masyarakat
guna biaya pembangunan.
8. Paket kebijaksanaan 21 November 1988
(PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan
dan hubungan laut.
9. Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES)
kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keluasan bagi pasar modal
dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.
F. Pelita
V
Paad periode ini,
lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna
mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang
Tahap kedua.
II.
Kebijaksanaan moneter
1.
Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama :
1.
a. Periode 1966 – 1969
Kebijaksanaan perekonomian Indonesia selama periode
1966 – 1969 ini adalah pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak
efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme.
· Titik berat pada periode 1966-1969:
1.
Penurunan tingkat inflasi
2.
Proses produksi yang tidak efektif dan efisien
3.
Penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses
pembangunan
· Kebijakan perekonomian Indonesia selama periode 1966 –
1969
Rencana pembangunan nasional semesta berencana (PNSB)
1961-1969 ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk
meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.
Faktor yang menghambat atau kelemahannya antara lain:
1) Rencana ini tidak mengikuti
kaidah-kaidah ekonomi yang lazim. Defisit anggaran yang terus meningkat yang
mengakibatkan hyper inflasi.
2) Kondisi ekonomi dan politik saat itu:
dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang
konfrontatif.
3) Sementara di dalam negeri pemerintah
selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi”
(Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian
Kompas, 1982).
· Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:
1) Dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan
keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian
Indonesia.
2) Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden
Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei
1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan
kepegawaian.
3) Pokok perhatian diberikan pada aspek
perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan
wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya
dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).
1.
b. Periode Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974
yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
· Tujuan Pelita I
Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan
sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap
berikutnya.
· Sasaran Pelita I
Pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
· Titik Berat Pelita I
Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan
untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang
pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil
pertanian.
Menurut peraturan pemerintah no.16 tahun 1970
kebijakan pemerintah tentang perekonomian membicarakan tentang penyempurnaan
tata niaga ekspor dan impor. Peraturan pemerintah pada bulan agustus 1971
membahas tentang devaluasi rupiah terhadap dollar amerika dengan memfokuskan
pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga pokok, peningkatan nilai ekspor,
kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.
Rencana pembangunan lima tahun yang pertama ini
menitikberatkan pada sektor pertanian serta industri yang (langsung)
mendukung sektor pertanian (misalnya pabrik pupuk dan alat alat pertanian).
1.
c. Periode Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Menitikberatkan pada sektor pertanian, dengan
meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku (misal:
karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah
pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan
memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di fokuskan pada pengkreditan
untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta mendorong pengusaha kecil
atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil (KIK).
Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah
dalam pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor untuk
mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk
mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $
1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255
milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan
kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi
nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%,
resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi
bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya.
Namun dengan adanya pelita II berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi.
Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan
jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
1.
d. Periode Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan
yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan
pada segala bidang. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju
swasembada pangan, serta menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi
barang jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan
Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah
kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi
yang stabil.
Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut:
1.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
1.
e. Periode Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk
melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang
dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat
maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain
swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras
sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan
ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia)
pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain
swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk
keluarga.
Adapun contoh dari kebijakan yang dilakukan pemerintah
dalam pelita IV ini adalah sebagai berikut:
1.
1.
Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan
pengurangan biaya tinggi dengan :
a) Pemberantasan pungli
b) Mempermudah prosedur
kepabeanan
c) Menghapus dan
memberantas biaya siluman
1.
Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM): mendorong sektor swasta dibidang ekspor dan
penanaman modal.
2.
Paket Devaluasi 1986 : karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan
kebijakan pinjaman luar negeri.
3.
Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan
penanaman modal dengan cara :
a) Penurunan bea masuk
impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
b) Proteksi produksi
yang lebih efisien
c) Kebijakan penanaman
modal
1.
1.
Paket Kebijakan 15 Januari 1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan
produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan
ekspor non migas, adapun langkah-langkahnya:
1.
Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor
2.
Pembebasan dan keringanan bea masuk
3.
Penyempurnaan klasifikasi barang
4.
Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi
dalam rangka memperlancar perijinan (deregulasi).
5.
Paket 27 Oktober 1988 : kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal
dan menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.
6.
Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi
bidang perdagangan dan hubungan laut.
7.
Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan
dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan
aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal
pendirian perusahaan asuransi
1.
f. Periode Pelita V
Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk
menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya;
dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor,
industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil
pertanian, serta industri yang dapat mengahsilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka
panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua,
yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses
tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi
menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Pengarahan pada pengawasan, pengendalian dan upaya
produktif untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahap II, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar