Total Tayangan Halaman

Minggu, 18 Desember 2011

7 Bank Syariah Rebutan Kelola Duit Muhammadiyah




Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah hari ini menandatangani kerja sama dengan tujuh bank syariah untuk mengelola cash management.

Tujuh bank syariah tersebut adalah Bank Danamon Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BTN Syariah.

"Saya menyerukan kepada organisasi Muhammadiyah jika selama ini menggunakan jasa perbankan lain, karena dana yang beredar di Muhammadiyah besar, sekira Rp10 triliun setahun," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat memberi sambutan di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (14/12/2011)

BNI Syariah Komit Terus Biayai Proyek Infrastruktur




BNI Syariah mengaku tertarik untuk terus membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Karena skala pembiayaannya besar, pihaknya harus melakukan dengan cara sindikasi.
"Infrastruktur untuk MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi), kita akan lihat proyek-proyeknya. Dan karena dibutuhkan kemampuan pembiayaan dalam size besar, visible untuk kita masuk adalah lewat sindikasi dengan tingkat imbalan yang kompetititf," ujar Direktur Bisnis BNI Syariah Bambang Widjanarko ditemui di Menteng, Jakarta, Kamis (14/12/2011).
Saat ini, Bambang mengatakan, bahwa pihaknya telah ikut melakukan sindikasi di beberapa proyek pembangunan power plant milik PLN. "Tahun depan sesuai dengan arahan BI semoga bisa ditingkatkan, tetapi sampai saat ini belum ada sindikasi yang akan dibidik," lanjut dia.
Dihubungi terpisah, Director Corporate Banking PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Luluk Mahfudah menyatakan bahwa tahun depan sindikasi Bank Muamalat ditargetkan mengalami kenaikan 25 persen dari target tahun 2011 sebesar Rp 981 miliar. Pihaknya juga ingin melakukan sindikasi pembiayaan di sektor energi karena mempunyai banyak sektor usaha pada 2012 mendatang.
Sebelum tutup tahun, Bank Muamalat Indonesia masih mempunyai proyek sindikasi senilai USD45 juta untuk membiayai dua proyek yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas serta pembangkit listrik berbahan bakar batubara.
Sebelumnya, BI mengimbau kepada perbankan untuk terus melakukan ekspansi bisnis. Salah satunya dengan membiayai bidang-bidang produktif tidak hanya bergerak di pembiayaan jasa dan konsumer. Saat ini, 72 persen pembiayaan perbankan syariah masih di sektor jasa dan Konsumer, seperti KPR dan otomotif.

BNI Syariah Klaim Tak Pakai Debt Collector Outsourcing



BNI syariah mengaku pihaknya tidak akan menggunakan jasa penagihan pihak ketiga untuk menagih tunggakan kartu kreditnya. Pihaknya mengklaim selama ini menggunakan tenaga penagihan dari internal karyawannya.

"Kita punya hasanah card di BNI Syariah, tetapi kami tidak menggunakan jasa penagihan pihak ketiga (debt collector) karena selama ini kami melakukan penagihan memakai karyawan internal," ungkap Direktur Bisnis BNI Syariah Bambang Widjanarko di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (14/12/2011)

Menurut dia, sampai akhir November ini, BNI syariah memiliki kartu hasanah card sebanyak 500 ribu kartu dengan transaksi mencapai Rp150 miliar."Tahun depan kita targetkan akan tumbuh besar, sampai 200 persen kalau bisa, karena peluangnya besar, khususnya di komunitas," lanjutnya.

Seperti diketahui, pada 9 Desember lalu, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran eksternal yang berlaku untuk semua bank tentang aturan penggunaan tenaga alihdaya (outsourching). Menurut BI, jasa layanan penagih masih bisa di outsourching-kan sedangkan karyawan-karyawan yang berhubungan lanhsung dengan operasional bank seperti teller, customer service dan account officer harus karyawan bank tersebut.


BRI Syariah Bidik Pertumbuhan 70%




PT BRI Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) dikisaran 60-70 persen pada 2012. Ini merupakan target optimis yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

Direktur Pengembangan Bisnis BRI Syariah Ari Purwandono mengatakan, hingga akhir November perseroan telah mencatat pembiayaan sekitar Rp8,8 triliun. Secara year to date (ytd) naik dari posisi akhir 2010 yang sebesar Rp5,4 triliun dan diharapkan bisa mencapai Rp9 triliun di akhir tahun.

Dari sisi DPK, per November 2011 telah mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara secara year to date (ytd) bertumbuh dari sekitar Rp4,1 triliun dan diharapkan mencapai lebih dari Rp9 triliun.

"2012 target naik 60-70 persen pembiayaan dan pendanaan," ungkapnya usai penandatanganan kerja sama antara PP Muhammadiyah dengan tujuh Perbankan Syariah di Jakarta, Kamis (15/12/2011). 

Menurut Ari, pertumbuhan perseroan masih banyak dikontribusikan oleh pembiayaan dari segmen konsumer dan mikro. Dari total pembiayaan November, sekitar Rp3,5 triliun merupakan pembiayaan untuk segmen konsumer.

Sementara, sejak masuk ke segmen mikro di 2010, hingga akhir 2010 pembiayaannya baru mencapai sekitar Rp500 miliar dan kini telah bertumbuh menjadi sekitar Rp1,1-Rp1,5 triliun per November 2011. 

"Kita paling besar di mikro dan konsumer. Mikro saja sudah tumbuh 100 persen lebih. Tahun depan juga akan ke sana. Konsumer tinggi karena produknya banyak," tukasnya.


Investment Grade, Saatnya Bank Tingkatkan Modal




Perbankan Indonesia menyatakan investment grade merupakan ajang kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan modal melalui pasar modal.

"Investment grade bagi perekonomian Indonesia sangat penting karena akan lebih mengangkat level of confident para investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Bagi perbankan, (investment grade) merupakan kesempatan untuk meningkatkan modal melalui pasar modal," ujar Direktur Utama Bank PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Gatot M Suwondo ketika dihubungi wartawan, Jumat (15/12/2011).

Terkait efisiensi yang dilakukan perbankan, menurutnya perbankan di Indonesia telah melakukan efisiensi dan akan terus melakukan efisiensi lagi. "Untuk ukuran Indonesia perbankan dalam negeri sudah effisien dan akan berupaya lagi untuk lebih efisien," lanjutnya.

Seperti diketahui, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menaikkan peringkat sovereign Indonesia untuk foreign currency long-term senior debt pada BBB- dengan outlook stable.

Kenaikan ini didasarkan pada peningkatan kinerja perekonomian, likuiditas eksternal yang lebih kuat, rasio public debt yang rendah dengan tren yang terus menurun, serta kebijakan makro yang berhati-hati


BI Kucurkan Rp1 M Kembangkan Desa Wisata Bali




Guna mendukung pengembangan tujuh desa wisata di sejumlah kabupaten di Bali anggaran senilai Rp1 miliar 50 juta dikucurkan lewat program Bank Indonesia Social Responsibility (BSR).
Penyaluran BSR untuk program pengembangan tujuh desa wisata nantinya akan disinkronkan dengan kebijakan pariwisata kerakyatan dengan partnership lima kabupaten di Bali. Lima kabupaten itu masing-masing Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli, Karangasem dan Buleleng.
"Penyaluran BSR untuk pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat setempat sehingga pada giliranya bisa meningkatkan kesejahteraannya," ujar Pimpinan BI Denpasar Jeffrey Kairupan di Denpasar, Jumat (16/12/2011).
Adapun desa yang mendapat kucuran BSR masing-masing Pinge (Tabanan), Blimbingsari (Jembrana), Bedahulu (Gianyar), Penglipuran (Bangli), Pancasari (Buleleng) serta Budakeling dan Jasri (Karangasem).
Dia menambahkan, dalam rangka percepatan terwujudnya pariwisata kerakyatan maka pihaknya juga membangun partnership dengan Bali Hotel Association (BHA) yang akan memberikan pendampingan teknis dan aspek manajerial pengembangan desa wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis).
Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, harus bersiap menghadapi berbagai perubahan dan bisa merespons setiap pergeseran tren wisatawan. Jika sebelumnya, lebih fokus untuk menikmati keindahan panoraman alam menjadi berinteraksi dengan budaya, masyarakat dan alam sekitar.
Juga bagaimana berinteraksi dengan kebiasaan, aktivitas sehari-hari, ritual dan pola hidup yang harmonis dengan alam. Hal itu, tak bisa dilepaskan dari keberadaan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pertumbuhan ekonomi Bali. Sehingga, kesiapan tujuan wisata berupa pengembangan dan diversifikasi produk wisata perlu terus dilakukan untuk menarik minat wisatawan.
Dalam kesempatan sama, Jeffrey menyebutkan, BSR yang disalurkan tahun ini sebesar Rp1,3 miliar yang telah disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD).
Orientasi BSR diturunkan dalam berbagai skema program berbasis penelitian, data baseline economy survei, data lembaga pemerintah dan lainnya yang tetap memperhatikan perkembangan lingkungan. Acara penandatanganan penyerahan BSR ini disaksikan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan kalangan perbankan pemerintah dan swasta lainnya.