Adapun kebijakan moneter dan
kebijakan fiskal di sektor dalam negeri:
1) Kebijakan Moneter
Sekumpulan tindakan pemerintah di
dalam mengatur perekonomian melalui tingkat bunga.
a) Kebijakan Moneter
KuantitatifMengatur tingkat bunga
melalui operasi pasar terbuka melaui SBI, merubah tingkat bunga diskonto, merubah
presentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum
b) Kebijakan Moneter
Kualitatif
Mengatur dan menghimbau pihak
bank umum /lembaga keuangan lainnya baik manajemen maupun produk yang
ditawarkan untukmendukung kebijakan moneter kuanitatif bank Indonesia
2) Kebijakan Fiskal
Tindakan pemerintah dalam
mengatur ekonomi melalui anggaran belanja negara.
·
Macam-macam kebijakan
fiskal dalam ekonomi adalah:
1.
Pajak langsung dan pajak tidak langsung
2.
Pajak regresif, sebanding dan progresif
3.
Penerimaan pemerintah, pengendali tingkat pengeluaran masyarakat
Adapun kebijakan moneter dan
kebijakan fiskal di sektor luar negeri:
1. Kebijakan Menekan Pengeluaran
Dilakukan dengan cara mengurangi
pengeluaran konsumsi.
Cara :
a. Menaikkan pajak pendapatan
b. Menaikkan tingkat bunga
c. Mengurangi pengeluaran pemerintah
2. Kebijakan
Memindahkan Pengeluaran
Cara :
1.
Memaksa
a)
Mengenakan tarif dan atau kuota
b)
Mengawasi pemakaian valuta asing
Rangsangan
a)
Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor,
memberantas pungli dan biaya siluman
b)
Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri
c)
Melakukan devaluasi
g. Pelita VI (1
April 1994 – 31 Maret 1999)
Kondisi Ekonomi Indonesia Pada
Akhir Masa Orde Baru
Titik beratnya masih pada pembangunan pada
sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor
ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi
krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu
perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
Disamping itu Suharto sejak tahun
1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan
negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6
miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki
nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di
bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.
Keberhasilan Pak Harto membenahi
bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an
diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan
penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa
Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk
bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa
Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi
perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.
Namun, dengan menstabilkan
politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7%
per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak
diberi tempat.
Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru
Pelita VI (1 April 1994 – 31
Maret 1999)
Pada masa ini pemerintah lebih
menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan
dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia sebagai pendukungnya.
Namun Pelita VI yang diharapkan
menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi
gagal landas dan kapal pun rusak.
Indonesia dilanda krisis ekonomi
yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter
lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan
terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.
Kondisi ekonomi yang kian
terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya
dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan
cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat,
tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta
pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar
daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin
tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial).
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan
politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Pembagunan tidak merata
tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi
penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor
inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional
Indonesia menjelang akhir tahun 1997..
Namun pembangunan ekonomi pada
masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar